Sinergi Kemendesa, Pemkab Mempawah, dan Kades Malikian Perkuat Ketahanan Iklim Desa Melalui Program PROKLIM 2026

Sinergi Kemendesa, Pemkab Mempawah, dan Kades Malikian Perkuat Ketahanan Iklim Desa Melalui Program PROKLIM 2026

📅 Jumat, 5 Juni 2026 | 📍 Desa Malikian

Tenaga Pendamping Profesional Kemendesa bersama Pemerintah Kecamatan Mempawah Hilir dan Kepala Desa Malikian menginisiasi penguatan desa menuju ketahanan iklim 2026 melalui Program Kampung Iklim (PROKLIM) yang diselenggarakan oleh Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Barat.

Kegiatan fasilitasi dan pendampingan pengusulan Desa Program Kampung Iklim (PROKLIM) di Desa Malikian, Kecamatan Mempawah Hilir, Kabupaten Mempawah, telah sukses dilaksanakan. Inisiatif strategis ini merupakan wujud nyata kolaborasi antara Tenaga Pendamping Profesional (TPP) Kemendesa, Pemerintah Kecamatan Mempawah Hilir, serta Pemerintah Desa Malikian, dalam upaya memperkuat kemandirian desa dan daya adaptasi terhadap perubahan iklim. TPP Kemendesa, dengan perannya sebagai katalisator pemberdayaan masyarakat, secara aktif mendampingi proses pengusulan PROKLIM ini, memastikan partisipasi warga dan keberlanjutan program di tingkat lokal.

Sinergi Lintas Sektor untuk Masa Depan Berkelanjutan

Dalam pertemuan yang dihadiri oleh berbagai pihak, termasuk Tenaga Pendamping Profesional Kemendesa Lukman Asbi, Yoyok Prasetyo Nugroho, dan Fawazi, PLT Camat Mempawah Hilir Drs. Syamsul Rizal, M.Si, serta Kepala Desa Malikian Akhmad, fokus utama adalah penguatan Desa Malikian menuju ketahanan iklim 2026. Program Kampung Iklim (PROKLIM) yang diselenggarakan oleh Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Barat menjadi platform utama untuk mencapai tujuan ini. PROKLIM dirancang untuk mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam melakukan aksi mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, mulai dari pengelolaan sampah, penghijauan, efisiensi energi, hingga ketahanan pangan lokal. Kegiatan fasilitasi ini tidak hanya berorientasi pada aspek lingkungan, tetapi juga pada peningkatan kapasitas masyarakat dan pembangunan infrastruktur hijau yang berkelanjutan, mendukung visi pembangunan desa yang holistik.

Upaya pengusulan Desa Malikian sebagai Kampung Iklim ini diharapkan dapat menjadi model bagi desa-desa lain di Kabupaten Mempawah dalam menghadapi tantangan perubahan iklim. Dengan dukungan penuh dari berbagai elemen, Desa Malikian berkomitmen untuk mengembangkan berbagai inovasi dan praktik baik yang berlandaskan pada kearifan lokal. Ini sejalan dengan visi TPP Kemendesa dalam mewujudkan desa yang berdaya, mandiri, dan sejahtera, serta mampu beradaptasi dengan tantangan global.

"Kami sangat antusias dengan program PROKLIM ini. Dengan pendampingan dari TPP Kemendesa dan dukungan dari pemerintah kecamatan, kami yakin Desa Malikian dapat menjadi contoh desa yang tangguh terhadap perubahan iklim. Ini bukan hanya tentang lingkungan, tapi juga tentang kesejahteraan dan kemandirian masyarakat kami," ujar Akhmad, Kepala Desa Malikian.

Keberhasilan program ini akan sangat bergantung pada partisipasi aktif seluruh elemen masyarakat Desa Malikian, didukung oleh pendampingan TPP Kemendesa yang berkelanjutan dalam aspek pemberdayaan dan pembangunan desa.

Penulis: Mas Yoyok

Melangkah Maju Bersama TPP Kemendesa: Penguatan Ketahanan Pangan dan Ekonomi Lokal Melalui Monitoring Budidaya Jahe di Desa Malikian, Mempawah

Melangkah Maju Bersama TPP Kemendesa: Penguatan Ketahanan Pangan dan Ekonomi Lokal Melalui Monitoring Budidaya Jahe di Desa Malikian, Mempawah

📅 Kamis, 4 Juni 2026 | 📍 Perkebunan Jahe Desa Malikian

Tenaga Pendamping Profesional (TPP) Kemendesa di Kabupaten Mempawah bersinergi dengan PLT Camat Mempawah Hilir dan Kepala Desa Malikian untuk memonitor serta memperkuat program ketahanan pangan melalui budidaya jahe, memberdayakan masyarakat setempat.

Kabupaten Mempawah, Kalimantan Barat — Inisiatif penguatan ketahanan pangan desa terus bergulir di berbagai wilayah, termasuk di Desa Malikian, Kabupaten Mempawah. Tenaga Pendamping Profesional (TPP) Kemendesa, yang bertugas di garda terdepan pembangunan desa, secara aktif mendampingi masyarakat dalam program budidaya jahe. Kegiatan monitoring ketahanan pangan jahe ini dilakukan secara langsung di lapangan, melibatkan PLT Camat Mempawah Hilir Drs. Syamsul Rizal, M.Si, Kepala Desa Malikian Akhmad, serta Pendamping Desa Yoyok Prasetyo Nugroho, ST dan Fawazi. Kehadiran para pejabat dan pendamping ini menunjukkan komitmen kuat dalam memberdayakan potensi lokal demi kemandirian pangan dan ekonomi masyarakat desa.

Kunjungan ini berfokus pada evaluasi dan bimbingan teknis budidaya jahe yang telah dijalankan oleh warga Desa Malikian. Melalui pendampingan intensif dari TPP Kemendesa, kelompok tani jahe di desa ini diharapkan mampu mengoptimalkan hasil panen, tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan lokal tetapi juga untuk meningkatkan pendapatan keluarga. Program ini merupakan bagian integral dari upaya pemerintah desa bersama TPP untuk mewujudkan ketahanan pangan yang berkelanjutan, sejalan dengan visi Kemendesa dalam mendorong kemandirian desa melalui pemanfaatan sumber daya lokal secara efektif.

Sinergi Lintas Sektor Dorong Kemandirian Pangan

Sinergi antara pemerintah kecamatan, pemerintah desa, dan TPP Kemendesa menjadi kunci keberhasilan program ini. PLT Camat Mempawah Hilir Drs. Syamsul Rizal, M.Si, dalam kunjungannya, menyampaikan apresiasi terhadap inisiatif warga dan peran aktif pendamping desa. Budidaya jahe, yang memiliki nilai ekonomis tinggi, diharapkan dapat menjadi salah satu pilar ekonomi baru bagi Desa Malikian. Pendamping Desa Yoyok Prasetyo Nugroho, ST, menambahkan bahwa pendampingan tidak hanya terbatas pada aspek budidaya, melainkan juga pemasaran dan pengolahan pascapanen untuk nilai tambah. Kepala Desa Malikian, Akhmad, mengungkapkan antusiasmenya:

"Program budidaya jahe ini bukan hanya tentang menanam, tetapi juga tentang menumbuhkan harapan dan kemandirian ekonomi bagi warga kami. Pendampingan dari TPP sangat membantu kami melihat potensi yang lebih besar, serta bagaimana mengelolanya secara profesional."

Diharapkan, dengan dukungan berkelanjutan dan semangat kolaborasi ini, Desa Malikian dapat menjadi contoh sukses dalam pengembangan komoditas unggulan lokal yang berdampak positif pada kesejahteraan dan kemandirian masyarakatnya.

Penulis: Mas Yoyok

Menguatkan Ketahanan Pangan Desa: TPP Kemendesa Kawal Persiapan Lahan Pertanian BUMDes Mahkota Emas di Peniti Besar, Mempawah

Menguatkan Ketahanan Pangan Desa: TPP Kemendesa Kawal Persiapan Lahan Pertanian BUMDes Mahkota Emas di Peniti Besar, Mempawah

📅 Rabu, 12 Mei 2026 | 📍 Desa Peniti Besar, Kecamatan Segedong

Tenaga Pendamping Profesional (TPP) Kementerian Desa di Kabupaten Mempawah aktif mendampingi BUMDes Mahkota Emas Desa Peniti Besar dalam program pengolahan lahan pertanian guna mewujudkan ketahanan pangan lokal.

Kegiatan monitoring dan persiapan pengolahan lahan pertanian untuk program ketahanan pangan di Desa Peniti Besar, Kecamatan Segedong, Kabupaten Mempawah, menunjukkan komitmen kuat pemerintah desa yang didukung penuh oleh Tenaga Pendamping Profesional (TPP) dari Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemendesa PDTT). Monitoring dilakukan dengan meninjau langsung lokasi lahan yang akan dimanfaatkan untuk budidaya tanaman hortikultura. Pada kesempatan tersebut, Kepala Desa, BPD, TPP Kec. Segedong beserta Pengurus dan Pengawas Bumdes melihat progres kegiatan pengolahan lahan, mulai dari pembersihan area, penataan lahan, hingga persiapan media tanam yang akan digunakan untuk mendukung Program Ketahanan Pangan BUMDes. Selain diharapkan mampu meningkatkan ketersediaan pangan serta perekonomian bagi masyarakat, program ini juga diharapkan dapat membuka peluang usaha dan meningkatkan Pendapatan Asli Desa Peniti Besar.

Pendampingan TPP ini fokus pada aspek teknis pengolahan lahan, perencanaan penanaman, hingga potensi pemasaran hasil pertanian. Lahan yang kini sudah mulai diolah, mengindikasikan keseriusan BUMDes Mahkota Emas dalam mengelola potensi pertanian desa. Program ini tidak hanya sekadar menanam, tetapi juga membangun sistem ketahanan pangan yang berkelanjutan, menciptakan lapangan kerja, dan mendorong BUMDes sebagai lokomotif ekonomi di tingkat desa. Keberadaan TPP menjadi jembatan antara kebijakan pusat dengan implementasi di lapangan, memastikan program berjalan sesuai standar dan memberikan dampak maksimal.

Sinergi TPP dan BUMDes: Kunci Kemandirian Pangan

Sinergi antara TPP Kemendesa dan BUMDes Mahkota Emas menjadi kunci utama dalam mewujudkan visi kemandirian desa, khususnya di sektor ketahanan pangan. Dengan dukungan TPP, BUMDes diharapkan mampu mengelola aset desa secara profesional, mengadopsi praktik pertanian terbaik, dan menghadapi tantangan dengan solusi inovatif. Program ini tidak hanya berdampak pada peningkatan produksi pangan, tetapi juga pada peningkatan kapasitas sumber daya manusia di desa.

"Kami sangat berterima kasih atas dukungan Pemerintah Desa, BPD, Tenaga Pendamping Desa maupun pengawas Bumdes. Dengan bimbingan dan dukungannya, kami berkomitmen dan semakin optimis BUMDes Mahkota Emas bisa mensukseskan program ketahanan pangan desa dan meningkatkan pendapatan Asli Desa," ujar Ujie Muharji Direktur Bumdes Mahkota Emas.

Keberhasilan program di Desa Peniti Besar ini diharapkan dapat menjadi model inspiratif bagi desa-desa lain di Kabupaten Mempawah, bahkan Kalimantan Barat, dalam upaya membangun desa yang mandiri, sejahtera, dan berdaulat pangan.

Penulis: Mas Yoyok

Idul Adha 1447 H: Tenaga Pendamping Profesional Kabupaten Mempawah Ajak Perkuat Sinergi Pemberdayaan dan Kemandirian Desa

Idul Adha 1447 H: Tenaga Pendamping Profesional Kabupaten Mempawah Ajak Perkuat Sinergi Pemberdayaan dan Kemandirian Desa

📅 Rabu, 27 Mei 2026 | 📍 Kabupaten Mempawah

Tenaga Pendamping Profesional (TPP) Kabupaten Mempawah merayakan Idul Adha 1447 H dengan seruan untuk memperkuat semangat berbagi dan sinergi dalam pembangunan serta pemberdayaan desa.

Pengumandangan takbir Idul Adha 1447 H (2026 M) turut diramaikan oleh Tenaga Pendamping Profesional (TPP) Kabupaten Mempawah yang secara kolektif menyampaikan ucapan selamat. Melalui unggahan gambar kebersamaan, para TPP ini tidak hanya berbagi kebahagiaan hari raya, tetapi juga menegaskan kembali komitmen mereka dalam mendorong semangat berbagi, kepedulian, dan kebersamaan di tengah masyarakat desa. Semangat berkurban, yang merupakan inti dari Idul Adha, diinterpretasikan sebagai motor penggerak untuk kemajuan dan kemandirian desa di wilayah tersebut.

Semangat keikhlasan dan pengorbanan yang digaungkan saat Idul Adha sangat relevan dengan etos kerja TPP Kemendesa. Dalam menjalankan perannya sebagai fasilitator dan motivator, TPP di Kabupaten Mempawah aktif mendampingi desa-desa dalam berbagai program strategis, mulai dari penguatan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) untuk ekonomi lokal, peningkatan ketahanan pangan melalui program pertanian terpadu, hingga pemberdayaan perempuan dan anak melalui Posyandu Balita. Nilai-nilai profesional, amanah, peduli, kolaboratif, dan berdaya yang menjadi identitas TPP, selaras dengan pesan "Berqurban dengan Ikhlas, Berbagi untuk Sesama" yang terpampang jelas dalam ucapan mereka.

Sinergi TPP dan Masyarakat: Kunci Kemajuan Desa

Sinergi antara TPP dan masyarakat menjadi fondasi utama dalam mencapai kemandirian desa. Dengan bimbingan dan pendampingan yang berkelanjutan, desa-desa di Mempawah diharapkan mampu mengoptimalkan potensi lokal, mengembangkan inovasi, dan secara kolektif mengatasi tantangan. Salah satu Pendamping Desa Senior di Kabupaten Mempawah, Bapak Budi Santoso, mengungkapkan harapannya:

"Semangat Idul Adha ini bukan hanya tentang berkurban hewan, tapi juga berkurban waktu, tenaga, dan pikiran untuk kemajuan desa. Kami berharap pesan kebersamaan dan kepedulian yang kami sampaikan bisa terus membara di hati masyarakat, mendorong partisipasi aktif dalam setiap program pembangunan desa, dari BUMDes hingga Posyandu, demi kemandirian yang kita cita-citakan bersama."

Komitmen TPP Kabupaten Mempawah ini menjadi bukti nyata bahwa perayaan hari besar keagamaan dapat diintegrasikan dengan visi pembangunan berkelanjutan, menciptakan dampak positif yang nyata bagi kesejahteraan masyarakat desa.

Melalui momentum Idul Adha ini, Tenaga Pendamping Profesional Kabupaten Mempawah menegaskan kembali peran strategis mereka sebagai mitra pemerintah desa dan masyarakat dalam mewujudkan visi desa yang mandiri, sejahtera, dan berdaya saing. Pesan kebersamaan dan kepedulian yang diusung diharapkan terus menginspirasi seluruh elemen masyarakat untuk berkolaborasi membangun masa depan desa yang lebih cerah.

Penulis: Mas Yoyok

Bupati Mempawah mengeluarkan SK Penjabat Kades Pasir: Sinergi TPP Kemendesa Dorong Kemajuan dan Kemandirian Desa

Bupati Mempawah mengeluarkan SK Penjabat Kades Pasir: Sinergi TPP Kemendesa Dorong Kemajuan dan Kemandirian Desa

📅 Senin, 25 Mei 2026 | 📍 Desa Pasir

Penjabat Kepala Desa Pasir, Kabupaten Mempawah, resmi dilantik, menandai babak baru dalam upaya percepatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa dengan dukungan penuh dari Tenaga Pendamping Profesional (TPP) Kemendesa.

DESA PASIR, MEMPAWAH – Bupati Mempawah secara resmi melantik Penjabat (PJ) Kepala Desa Pasir, Kabupaten Mempawah, dalam sebuah acara penyerahan Surat Keputusan (SK) yang berlangsung khidmat. Momen penting ini disaksikan langsung oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Pemdes), Kepala Bidang Pemdes, serta jajaran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan Sekretaris Desa Pasir. Pelantikan PJ Kades ini menjadi tonggak penting dalam memastikan kesinambungan roda pemerintahan dan pembangunan di Desa Pasir, sekaligus memperkuat kolaborasi dengan Tenaga Pendamping Profesional (TPP) Kemendesa dalam mendorong berbagai program desa.

Kehadiran PJ Kades diharapkan mampu menjaga stabilitas dan efektivitas pelaksanaan program-program strategis desa, terutama yang berfokus pada pemberdayaan masyarakat dan peningkatan kemandirian desa. Dalam konteks pendampingan oleh TPP Kemendesa, peran PJ Kades sangat vital sebagai jembatan koordinasi antara program-program pusat dengan kebutuhan riil masyarakat di tingkat desa. Hal ini mencakup berbagai sektor, mulai dari pembangunan infrastruktur dasar, pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), program ketahanan pangan, hingga peningkatan kualitas layanan kesehatan seperti Posyandu Balita.

Memperkuat Potensi Lokal Melalui Kolaborasi TPP

Dengan dilantiknya PJ Kades, Desa Pasir diharapkan dapat lebih optimal dalam menyerap dan mengimplementasikan program-program yang didukung oleh TPP Kemendesa. Sinergi ini akan difokuskan pada peningkatan kapasitas aparatur desa dan masyarakat dalam merencanakan serta melaksanakan pembangunan secara partisipatif. Pemanfaatan teknologi digital untuk pelayanan desa (digitalisasi) dan peningkatan kapasitas ekonomi melalui BUMDes menjadi prioritas agar Desa Pasir mampu bertransformasi menjadi desa yang maju dan mandiri secara berkelanjutan.

"Kami berkomitmen penuh untuk melanjutkan estafet pembangunan di Desa Pasir, memastikan program-program yang telah dan akan digagas bersama TPP Kemendesa berjalan efektif demi kemandirian dan kesejahteraan masyarakat. Kolaborasi ini adalah kunci utama, dan kami siap bekerja keras untuk mencapai visi desa yang lebih baik," ujar Penjabat Kepala Desa Pasir usai menerima SK.

Penunjukkan PJ Kades ini menegaskan komitmen pemerintah daerah dalam mendukung tata kelola desa yang baik dan berkelanjutan. Dengan dukungan penuh dari TPP Kemendesa dan partisipasi aktif masyarakat, Desa Pasir diharapkan dapat terus tumbuh dan berkembang, mewujudkan cita-cita kemandirian desa yang menjadi target utama pembangunan nasional.

Penulis: Mas Yoyok

Kolaborasi Kuat TPP Kemendesa dan Dana Desa: Posyandu Sungai Bakau Besar Laut Gencarkan Gerakan Anti-Stunting dengan PMT Stimulan

Kolaborasi Kuat TPP Kemendesa dan Dana Desa: Posyandu Sungai Bakau Besar Laut Gencarkan Gerakan Anti-Stunting dengan PMT Stimulan

📅 Selasa, 26 Mei 2026 | 📍 Desa Sungai Bakau Besar Laut

Tenaga Pendamping Profesional (TPP) Kemendesa di Kabupaten Mempawah aktif mendampingi kegiatan Posyandu di Desa Sungai Bakau Besar Laut. Upaya ini difokuskan pada percepatan penurunan stunting melalui pemberian Makanan Tambahan (PMT) yang didanai oleh Dana Desa.

Kegiatan Posyandu di Desa Sungai Bakau Besar Laut, Kabupaten Mempawah, menunjukkan sinergi kuat antara pemerintah desa, masyarakat, dan Tenaga Pendamping Profesional (TPP) Kemendesa. Melalui fasilitasi dan monitoring TPP, program pemberian Makanan Tambahan (PMT) stimulan bagi balita gizi kurang kian gencar dilakukan, didanai penuh oleh Dana Desa. Langkah strategis ini merupakan bagian integral dari upaya percepatan penurunan angka stunting, sebuah prioritas nasional yang juga menjadi fokus utama pendampingan desa di Kabupaten Mempawah. Gambar-gambar yang diunggah menunjukkan suasana Posyandu yang aktif, mulai dari pertemuan koordinasi antar kader dan pendamping hingga pelayanan langsung kepada ibu dan anak, mencerminkan komitmen bersama dalam menciptakan generasi sehat dan bebas stunting.

Gerakan Kolektif untuk Kesehatan Generasi Muda

Para kader Posyandu, didampingi oleh TPP Kabupaten Mempawah, secara rutin melaksanakan berbagai kegiatan mulai dari penimbangan berat badan, pengukuran tinggi badan, imunisasi, hingga penyuluhan gizi. Visual dari kegiatan ini memperlihatkan interaksi hangat antara petugas dengan para balita dan orang tua, serta proses pencatatan data yang cermat untuk memantau tumbuh kembang anak. Program PMT stimulan yang bersumber dari Dana Desa menjadi tulang punggung dalam memastikan asupan gizi yang adekuat, khususnya bagi balita yang membutuhkan perhatian lebih. TPP berperan vital dalam memastikan perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan program berjalan efektif dan akuntabel, menjadikannya model pemberdayaan masyarakat yang mandiri dan berkesinambungan, serta mendukung ketahanan pangan keluarga.

"Kami sangat berterima kasih atas dukungan dan pendampingan dari TPP Kemendesa. Dengan Dana Desa dan bimbingan mereka, Posyandu kami semakin aktif dan program PMT bisa menjangkau lebih banyak balita. Harapan kami, tidak ada lagi anak-anak di desa kami yang mengalami stunting," ujar Ibu Siti Khadijah, salah satu Kader Posyandu Desa Sungai Bakau Besar Laut.

Keberhasilan program ini tidak hanya diukur dari angka penurunan stunting, tetapi juga dari meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya gizi dan kesehatan anak. Inisiatif melalui Dana Desa ini sekaligus memperkuat kemandirian desa dalam mengelola sumber daya untuk kesejahteraan warganya, khususnya di bidang ketahanan pangan dan kesehatan posyandu balita. TPP Kemendesa terus berkomitmen untuk mendampingi desa-desa di Kabupaten Mempawah agar mampu mengoptimalkan potensi dan sumber daya yang ada, menciptakan ekosistem desa yang sehat, cerdas, dan berdaya saing.

Penulis: Mas Yoyok

Penguatan Ekonomi Desa Melalui BUMDes: TPP Kemendesa Dampingi Penjualan 8 Sapi Kurban BUMDes Karya Harapan Bersama di Kuala Secapah, Mempawah

Penguatan Ekonomi Desa Melalui BUMDes: TPP Kemendesa Dampingi Penjualan 8 Sapi Kurban BUMDes Karya Harapan Bersama di Kuala Secapah, Mempawah

📅 Selasa, 26 Mei 2026 | 📍 Kuala Secapah, Mempawah

Tenaga Pendamping Profesional (TPP) Kemendesa di Kabupaten Mempawah aktif mendampingi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Karya Harapan Bersama, Kuala Secapah, dalam rencana penjualan delapan ekor sapi untuk Idul Adha guna memperkuat kemandirian ekonomi lokal.

KUALA SECAPAH, MEMPAWAH – Tenaga Pendamping Profesional (TPP) Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemendesa PDT) Kabupaten Mempawah menunjukkan komitmennya dalam pemberdayaan ekonomi desa melalui pendampingan aktif terhadap Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Pertemuan koordinasi yang berlangsung pada Selasa, 26 Mei 2026, di Kantor Kepala Desa Kuala Secapah, Mempawah Hilir, membahas strategi penjualan delapan ekor sapi milik BUMDes Karya Harapan Bersama untuk persiapan Idul Adha. Inisiatif ini merupakan bagian integral dari upaya penguatan ketahanan pangan dan peningkatan pendapatan asli desa.

Strategi Optimalisasi Pendapatan BUMDes Jelang Idul Adha

Dalam pertemuan tersebut, Kepala Desa Kuala Secapah bersama jajaran pengurus BUMDes Karya Harapan Bersama berdiskusi intensif dengan pendamping desa mengenai mekanisme pemasaran, penentuan harga yang kompetitif, serta persiapan logistik untuk penjualan hewan kurban. Delapan ekor sapi yang telah dibudidayakan oleh BUMDes diharapkan dapat memberikan keuntungan signifikan yang akan dialokasikan kembali untuk pengembangan usaha BUMDes, pemberdayaan masyarakat, serta kontribusi pada kas desa. Pendampingan TPP ini memastikan bahwa proses penjualan dilakukan secara transparan, akuntabel, dan sesuai dengan regulasi yang berlaku, sekaligus memberikan pendampingan teknis agar penjualan berjalan optimal.

"Kami sangat berterima kasih atas pendampingan dari TPP Kemendesa. Dengan dukungan ini, kami optimis penjualan sapi kurban BUMDes Karya Harapan Bersama dapat berjalan lancar dan memberikan dampak positif yang maksimal bagi perekonomian desa kami, sekaligus menjadi bukti kemandirian BUMDes dalam mengelola potensi lokal," ujar Kepala Desa Kuala Secapah.

Pendampingan TPP Kemendesa di Kabupaten Mempawah ini merupakan contoh nyata dari implementasi program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Melalui fokus pada penguatan BUMDes, desa didorong untuk mandiri secara ekonomi, menciptakan lapangan kerja lokal, dan mengelola sumber daya alamnya secara berkelanjutan. Keberhasilan BUMDes Karya Harapan Bersama dalam mengelola peternakan sapi dan rencana penjualannya menjadi tolok ukur penting bagi kemajuan desa-desa lain di wilayah Mempawah dalam mencapai visi Desa Mandiri.

Penulis: Mas Yoyok

Memperkuat Pondasi Ekonomi Lokal: TPP Kemendesa Dampingi Desa di Mempawah Susun Badan Hukum BUMDes

Memperkuat Pondasi Ekonomi Lokal: TPP Kemendesa Dampingi Desa di Mempawah Susun Badan Hukum BUMDes

📅 Senin, 18 Mei 2026 | 📍 Semparong Parit Raden

Tenaga Pendamping Profesional (TPP) Kemendesa di Kabupaten Mempawah aktif mendampingi desa dalam penyusunan badan hukum Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Inisiatif ini bertujuan memperkuat kemandirian ekonomi lokal dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.

Tenaga Pendamping Profesional (TPP) Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemendesa PDT) di Kabupaten Mempawah terus menunjukkan komitmennya dalam memperkuat kemandirian ekonomi lokal. Melalui kegiatan fasilitasi intensif, sejumlah desa di wilayah tersebut, termasuk Semparong Parit Raden, Sungai Kunyit, mendapatkan pendampingan dalam proses penyusunan badan hukum Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Pertemuan yang berlangsung pada Senin, 18 Mei 2026, ini terlihat dihadiri oleh perwakilan masyarakat dan aparat desa yang antusias, berdiskusi mengenai langkah-langkah strategis untuk melegalkan unit usaha desa mereka.

Fasilitasi ini menjadi krusial untuk memberikan landasan legal yang kuat bagi operasional BUMDes, sehingga mampu beroperasi secara profesional, transparan, dan akuntabel. Pendampingan dari TPP Kemendesa mencakup pemahaman regulasi, mekanisme pembentukan, hingga penyusunan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga yang sesuai. Dengan badan hukum yang sah, BUMDes memiliki kesempatan lebih besar untuk mengakses permodalan, menjalin kemitraan dengan pihak swasta atau pemerintah, serta mengembangkan berbagai potensi usaha yang ada di desa, mulai dari sektor pertanian, pariwisata, hingga pengelolaan sampah.

Langkah Strategis Menuju Kemandirian Desa

Inisiatif ini sejalan dengan program pemberdayaan masyarakat yang digalakkan Kemendesa untuk mendorong kemandirian desa. Keberadaan BUMDes yang kuat dan berbadan hukum diharapkan dapat menjadi motor penggerak ekonomi di tingkat desa, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan pendapatan asli desa. "Pendampingan ini sangat membantu kami memahami seluk-beluk legalitas BUMDes. Dengan adanya badan hukum, kami jadi lebih percaya diri untuk mengembangkan usaha dan menarik investor. Ini adalah fondasi penting bagi kemajuan ekonomi desa kami," ujar Kepala Desa Semparong Parit Raden, Bapak Edi Darmawan, menyoroti manfaat langsung dari kegiatan tersebut.

"Pendampingan ini sangat membantu kami memahami seluk-beluk legalitas BUMDes. Dengan adanya badan hukum, kami jadi lebih percaya diri untuk mengembangkan usaha dan menarik investor. Ini adalah fondasi penting bagi kemajuan ekonomi desa kami."

Harapannya, melalui upaya kolektif ini, BUMDes di Kabupaten Mempawah akan tumbuh menjadi entitas ekonomi yang kokoh, mampu memberikan kontribusi signifikan terhadap kesejahteraan warga dan mendukung tercapainya tujuan pembangunan berkelanjutan di tingkat lokal. Keberhasilan BUMDes yang berbadan hukum akan menjadi contoh inspiratif bagi desa-desa lain untuk terus berinovasi dan berdaya saing.

Penulis: Mas Yoyok

Membangun Generasi Muda Berdaya: TPP Kemendesa Dampingi Desa Pak Laheng Mempawah Gencarkan Sosialisasi Anti-Narkoba

Membangun Generasi Muda Berdaya: TPP Kemendesa Dampingi Desa Pak Laheng Mempawah Gencarkan Sosialisasi Anti-Narkoba

📅 Selasa, 26 Mei 2026 | 📍 Desa Pak Laheng

Desa Pak Laheng di Kabupaten Mempawah, dengan dukungan Tenaga Pendamping Profesional Kemendesa, aktif melaksanakan sosialisasi pencegahan narkoba, membekali generasi muda dengan pengetahuan vital demi kemandirian desa.

Desa Pak Laheng, Kecamatan Toho, Kabupaten Mempawah, Kalimantan Barat, bergerak aktif melindungi masa depan generasi mudanya melalui sosialisasi bahaya penyalahgunaan narkoba. Kegiatan ini, yang berlangsung pada Selasa, 26 Mei 2026, merupakan bagian integral dari upaya pemberdayaan masyarakat dan peningkatan kemandirian desa yang didampingi oleh Tenaga Pendamping Profesional (TPP) Kemendesa. Fokus utama adalah memberikan edukasi dini kepada para remaja dan pemuda desa agar terhindar dari jeratan narkoba, sekaligus menegaskan komitmen Desa Pak Laheng untuk menciptakan lingkungan yang bersih dari ancaman zat adiktif. Dihadiri oleh berbagai elemen masyarakat, termasuk perwakilan pemerintah desa, aparat penegak hukum, dan puluhan generasi muda, acara ini menunjukkan sinergi kuat antarpihak dalam menjaga ketahanan sosial desa.

Membangun Benteng Ketahanan Remaja dari Ancaman Narkoba

Dalam sesi sosialisasi tersebut, narasumber dari kepolisian dan tokoh masyarakat memberikan pemaparan komprehensif mengenai jenis-jenis narkoba, dampak buruknya bagi kesehatan dan masa depan, serta ancaman hukum yang mengintai. Para peserta, yang mayoritas adalah anggota Generasi Muda Desa Pak Laheng dan mengenakan kaus bertuliskan 'Generasi Muda Desa Pak Laheng Bersih Narkoba', tampak antusias menyimak dan berinteraksi aktif dalam sesi tanya jawab. Inisiatif ini sejalan dengan slogan 'Edukasi Dini Lindungi Generasi Muda Desa Pak Laheng Bersih Narkoba', menunjukkan kesadaran kolektif desa akan pentingnya investasi pada sumber daya manusia sejak dini.

Bapak Kepala Desa Pak Laheng, dalam sambutannya, menekankan pentingnya peran aktif setiap warga, khususnya para pemuda, dalam menjaga desa dari bahaya narkoba.

"Kami sangat berterima kasih atas dukungan Tenaga Pendamping Profesional Kemendesa yang tak henti-hentinya mendampingi kami. Sosialisasi ini bukan hanya tentang pencegahan narkoba, tapi juga tentang membangun karakter dan kemandirian generasi muda kami agar siap menjadi pemimpin masa depan desa yang tangguh dan bebas dari pengaruh negatif," ujar Kepala Desa Pak Laheng.

Dukungan TPP Kemendesa dalam kegiatan seperti ini membuktikan bahwa program pendampingan desa tidak hanya terbatas pada pembangunan infrastruktur atau ekonomi semata, namun juga mencakup aspek sosial dan sumber daya manusia yang fundamental bagi kemajuan desa secara holistik. Melalui kegiatan sosialisasi ini, Desa Pak Laheng berkomitmen untuk terus memperkuat fondasi sosialnya, menciptakan lingkungan yang kondusif bagi tumbuh kembang generasi muda yang sehat, cerdas, dan produktif, sehingga cita-cita kemandirian dan kesejahteraan desa dapat terwujud secara berkelanjutan.

Penulis: Mas Yoyok

Melangkah Maju Bersama TPP Kemendesa: Kelompok Perempuan Desa Kecurit Kabupaten Mempawah Dibekali Strategi Komprehensif Pencegahan Demam Berdarah Dengue (DBD)

Melangkah Maju Bersama TPP Kemendesa: Kelompok Perempuan Desa Kecurit Kabupaten Mempawah Dibekali Strategi Komprehensif Pencegahan Demam Berdarah Dengue (DBD)

📅 Selasa, 26 Mei 2026 | 📍 Kecurit Kecamatan Toho

Tenaga Pendamping Profesional (TPP) Kementerian Desa memberdayakan kelompok perempuan di Kecurit, Kabupaten Mempawah, melalui Bimbingan Teknis (Bimtek) komprehensif untuk pencegahan Demam Berdarah Dengue (DBD). Inisiatif ini bertujuan memperkuat kemandirian kesehatan desa dan peran perempuan sebagai agen perubahan.

Di tengah gencaranya upaya Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemendesa PDT) melalui Tenaga Pendamping Profesional (TPP) untuk mewujudkan desa mandiri dan berdaya, sebuah Bimbingan Teknis (Bimtek) pencegahan Demam Berdarah Dengue (DBD) sukses digelar di Kecurit, Kecamatan Toho, Kabupaten Mempawah, Kalimantan Barat. Acara yang berlangsung pada Selasa, 26 Mei 2026 ini dihadiri oleh puluhan anggota kelompok perempuan desa, menandai komitmen kuat dalam pemberdayaan masyarakat dan peningkatan kualitas kesehatan di tingkat lokal. Kehadiran TPP Kemendesa menegaskan peran strategis pendampingan desa dalam membangun kapasitas warga untuk menghadapi berbagai tantangan, termasuk isu kesehatan yang krusial.

Bimtek ini dirancang tidak hanya sebagai penyuluhan informatif, tetapi juga sebagai lokakarya interaktif yang membekali para peserta dengan pengetahuan mendalam dan keterampilan praktis. Materi yang disampaikan meliputi siklus hidup nyamuk Aedes aegypti , identifikasi gejala DBD, serta implementasi metode pencegahan efektif seperti 3M Plus (Menguras, Menutup, Mendaur ulang, dan upaya lainnya). Fokus utama kegiatan ini adalah mendorong kemandirian desa dalam menjaga kebersihan lingkungan dan menggalakkan partisipasi aktif perempuan sebagai garda terdepan keluarga dan komunitas dalam upaya preventif. Inisiatif ini selaras dengan program pembangunan berkelanjutan yang menitikberatkan pada peningkatan kualitas hidup warga desa secara holistik, termasuk mendukung kesehatan keluarga yang pada akhirnya berkontribusi pada ketahanan pangan dan kesejahteraan anak-anak balita melalui lingkungan yang sehat.

Peran Strategis Perempuan dalam Gerakan Kesehatan Desa

Para peserta Bimtek menunjukkan antusiasme tinggi dengan mengikuti setiap sesi, berdiskusi aktif, dan berkomitmen untuk menjadi agen perubahan di lingkungan masing-masing. Salah satu Pendamping Desa, Ibu Isroha Nur Anggraini, menyoroti pentingnya peran perempuan dalam menjaga kesehatan lingkungan dan masyarakat.

"Perempuan memiliki peran sentral di rumah dan komunitas. Dengan bekal pengetahuan dan kesadaran ini, mereka tidak hanya melindungi keluarga sendiri, tetapi juga bisa menggerakkan tetangga dan lingkungan sekitar untuk bersama-sama memerangi DBD. Ini adalah langkah konkret menuju kemandirian desa dalam aspek kesehatan," ujarnya penuh semangat.

Program semacam ini diharapkan dapat menciptakan jejaring relawan kesehatan desa yang kuat, mampu menyebarkan informasi dan praktik terbaik pencegahan DBD secara berkelanjutan. Kegiatan Bimtek ini merupakan bagian integral dari strategi pendampingan TPP Kemendesa di Kabupaten Mempawah untuk mewujudkan desa yang berdaya dan mandiri. Selain aspek kesehatan, TPP juga aktif mendampingi desa dalam berbagai program lain, seperti pengembangan BUMDes, percepatan pembangunan infrastruktur, hingga inisiatif digitalisasi desa, demi mencapai tujuan pembangunan desa yang inklusif dan berkelanjutan. Dengan sinergi antara pemerintah desa, masyarakat, dan TPP, diharapkan desa-desa di Mempawah dapat terus berkembang dan sejahtera, bebas dari ancaman penyakit endemik seperti DBD.

Penulis: Mas Yoyok

Meningkatkan Akuntabilitas dan Pembangunan: Tenaga Pendamping Profesional Kemendesa Pastikan Optimalisasi Dana Desa di Dema, Anjongan, Mempawah

Meningkatkan Akuntabilitas dan Pembangunan: Tenaga Pendamping Profesional Kemendesa Pastikan Optimalisasi Dana Desa di Dema, Anjongan, Mempawah

📅 Selasa, 26 Mei 2026 | 📍 Di kecamatan anjungan desa dema

Tenaga Pendamping Profesional (TPP) Kementerian Desa melakukan monitoring dan supervisi intensif terhadap pemanfaatan Dana Desa di Desa Dema, Kecamatan Anjongan, Kabupaten Mempawah, demi memastikan program pembangunan desa berjalan optimal dan akuntabel.

Tenaga Pendamping Profesional (TPP) Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemendesa PDT) terus menunjukkan komitmennya dalam mengawal pembangunan di pelosok negeri. Salah satu agenda krusial yang rutin dilaksanakan adalah monitoring dan supervisi terhadap pemanfaatan Dana Desa (DD) yang menjadi tulang punggung pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di tingkat desa. Kegiatan ini baru-baru ini menyasar Desa Dema, Kecamatan Anjongan, Kabupaten Mempawah, Kalimantan Barat, untuk memastikan setiap alokasi anggaran desa benar-benar memberikan dampak positif dan akuntabel bagi warganya.

Peran TPP, seperti yang terlihat dalam gambar kegiatan monitoring di kantor desa yang menunjukkan pertemuan dengan pihak terkait, sangat vital dalam mendampingi pemerintah desa. Tugas mereka meliputi perencanaan, pelaksanaan, hingga pelaporan penggunaan Dana Desa. Melalui pendampingan ini, TPP membantu desa dalam mengidentifikasi kebutuhan prioritas seperti pembangunan infrastruktur dasar, peningkatan kualitas layanan publik, pengembangan ekonomi lokal melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), hingga program ketahanan pangan dan kesehatan seperti Posyandu Balita. Monitoring yang ketat memastikan tidak ada penyimpangan dan setiap program berjalan sesuai regulasi, serta selaras dengan visi kemandirian desa.

Transparansi Anggaran Kunci Pembangunan Berkelanjutan

Di tengah upaya TPP untuk mengawal pemanfaatan Dana Desa, transparansi menjadi elemen krusial yang terus didorong. Tim pendamping secara aktif berinteraksi dengan perangkat desa dan masyarakat untuk memastikan informasi terkait anggaran dan realisasi program tersebar luas serta dapat diakses oleh semua pihak.

"Kehadiran TPP bukan hanya sekadar mengawasi, tetapi juga memberikan bimbingan teknis yang sangat kami butuhkan. Mereka membantu kami merancang program yang tepat sasaran dan memastikan setiap rupiah Dana Desa termanfaatkan secara maksimal untuk kesejahteraan warga. Ini adalah kunci kemajuan Desa Dema," ujar Bapak Herkulanus, Kepala Desa Dema, saat ditemui di kantor desa.

Komitmen ini bertujuan untuk menciptakan pemerintahan desa yang kuat, mandiri, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakatnya, mendorong lahirnya inovasi, dan mempercepat terciptanya kemandirian desa di Kabupaten Mempawah.

Penulis: Mas Yoyok

Dukungan Tenaga Pendamping Profesional Kemendesa RI Dorong Akuntabilitas BUMDesma Cahaya Mandiri Sejahtera Jongkat dalam Musyawarah Antar Desa LPJ Tahun Anggaran 2025 di Mempawah

Dukungan Tenaga Pendamping Profesional Kemendesa RI Dorong Akuntabilitas BUMDesma Cahaya Mandiri Sejahtera Jongkat dalam Musyawarah Antar Desa LPJ Tahun Anggaran 2025 di Mempawah

📅 Senin, 11 Mei 2026 | 📍 Kecamatan Jongkat

BUMDesma Cahaya Mandiri Sejahtera di Kecamatan Jongkat, Kabupaten Mempawah, menggelar Musyawarah Antar Desa (MAD) untuk mempertanggungjawabkan kinerja tahun anggaran 2025, menandai komitmen terhadap transparansi dan kemandirian desa dengan pendampingan Tenaga Pendamping Profesional (TPP) Kemendesa RI.

Jongkat, Mempawah – Semangat akuntabilitas dan transparansi mewarnai Musyawarah Antar Desa (MAD) yang digelar oleh Badan Usaha Milik Desa Bersama (BUMDesma) Cahaya Mandiri Sejahtera di Kecamatan Jongkat, Kabupaten Mempawah. Kegiatan ini merupakan agenda penting untuk menyampaikan Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Tahun Anggaran 2025 kepada seluruh pemangku kepentingan desa. Hadirnya Tenaga Pendamping Profesional (TPP) dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemendesa PDT) RI menegaskan komitmen pemerintah dalam mendorong tata kelola BUMDesma yang profesional dan berkelanjutan, sekaligus mempercepat tercapainya kemandirian desa melalui pemberdayaan masyarakat.

Musyawarah yang berlangsung pada 11 Mei 2026 ini menjadi ajang strategis bagi BUMDesma Cahaya Mandiri Sejahtera untuk memaparkan capaian, kendala, dan rencana kerja ke depan. Peran BUMDesma sebagai pilar ekonomi desa sangat vital dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, membuka lapangan kerja, dan mengoptimalkan potensi lokal. Melalui pendampingan TPP Kemendesa, BUMDesma di Kabupaten Mempawah secara konsisten didorong untuk mengimplementasikan manajemen yang baik, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pelaporan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat luas, sesuai dengan visi pembangunan desa berkelanjutan.

Mewujudkan Tata Kelola BUMDesma yang Transparan dan Partisipatif

Proses LPJ ini bukan sekadar formalitas, melainkan wujud nyata dari pemberdayaan masyarakat yang diinisiasi oleh Kemendesa. Dengan adanya laporan yang terbuka, masyarakat dapat memahami dan terlibat aktif dalam setiap tahapan pembangunan ekonomi desa. Transparansi inilah yang menjadi kunci kepercayaan publik dan keberlanjutan BUMDesma. "Pendampingan dari Tenaga Pendamping Profesional (TPP) Kemendesa sangat fundamental. Mereka bukan hanya fasilitator, tetapi juga mentor yang membantu kami memastikan setiap langkah BUMDesma transparan dan akuntabel. Ini krusial agar masyarakat percaya dan merasakan langsung manfaatnya bagi kemandirian desa kami," ujar Supardi, salah satu tokoh masyarakat yang juga pengurus BUMDesma Cahaya Mandiri Sejahtera, yang turut hadir dalam musyawarah.

Keberhasilan BUMDesma Cahaya Mandiri Sejahtera dalam menyusun dan menyampaikan LPJ 2025 dengan baik diharapkan menjadi inspirasi bagi BUMDesma lainnya di Kabupaten Mempawah. Sinergi antara pemerintah desa, pengelola BUMDesma, masyarakat, dan dukungan TPP Kemendesa adalah formula jitu untuk menciptakan desa-desa yang mandiri, berdaya saing, dan sejahtera. Komitmen untuk terus meningkatkan kapasitas dan inovasi BUMDesma akan menjadi agenda prioritas dalam upaya mencapai target pembangunan berkelanjutan di tingkat desa, termasuk potensi digitalisasi layanan BUMDesma untuk menjangkau pasar yang lebih luas.

Penulis: Mas Yoyok

Sinergi TPP Kemendesa dan BUMDes Mandiri Jaya: Memperkuat Ketahanan Pangan Melalui Inovasi Lokal di Desa Pasir Panjang, Mempawah Timur

Sinergi TPP Kemendesa dan BUMDes Mandiri Jaya: Memperkuat Ketahanan Pangan Melalui Inovasi Lokal di Desa Pasir Panjang, Mempawah Timur

📅 Selasa, 19 Mei 2026 | 📍 Desa Pasir Panjang

Tenaga Pendamping Profesional (TPP) Kementerian Desa dan PDT turut serta dalam monitoring program ketahanan pangan yang dijalankan oleh BUMDes Mandiri Jaya di Desa Pasir Panjang, Kabupaten Mempawah, memastikan keberlanjutan dan efektivitas program pemberdayaan masyarakat desa.

Desa Pasir Panjang, Mempawah Timur – Dalam upaya mewujudkan kemandirian desa dan memperkuat ketahanan pangan di tingkat lokal, Tenaga Pendamping Profesional (TPP) Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemendesa PDT) Kabupaten Mempawah secara aktif mendampingi serta memonitoring program unggulan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Mandiri Jaya. Kegiatan monitoring yang terlihat dalam gambar ini menampilkan para pendamping profesional bersama perwakilan BUMDes di hadapan sebuah struktur bangunan kayu yang berpotensi menjadi fasilitas kunci dalam program ketahanan pangan desa, seperti kandang ternak modern atau unit budidaya.

Membangun Fondasi Ketahanan Pangan Berbasis Komunitas

Program ketahanan pangan yang diinisiasi BUMDes Mandiri Jaya ini difokuskan pada pengembangan potensi lokal guna menjamin ketersediaan pangan bagi warga Desa Pasir Panjang. Dengan pendampingan TPP, BUMDes tidak hanya menjalankan fungsi ekonomi, tetapi juga sosial, yaitu melalui pemberdayaan masyarakat untuk aktif terlibat dalam produksi pangan. Struktur bangunan yang terekam dalam gambar menunjukkan komitmen terhadap pengembangan infrastruktur pendukung, yang diharapkan dapat meningkatkan kapasitas produksi, baik itu melalui peternakan, perikanan, atau pertanian terpadu. Pendampingan TPP mencakup aspek perencanaan, implementasi, hingga pemasaran produk, memastikan program berjalan efektif dan berkelanjutan.

"Kami sangat mengapresiasi semangat dan inovasi BUMDes Mandiri Jaya dalam menggarap sektor ketahanan pangan. Peran TPP di sini adalah sebagai fasilitator dan katalisator, memastikan setiap program selaras dengan visi Kemendesa untuk desa mandiri dan berdaya saing. Potensi di Desa Pasir Panjang ini sangat besar, dan dengan dukungan penuh, kami optimis program ini akan membawa dampak positif yang signifikan bagi kesejahteraan masyarakat," ujar Pak Nasir, salah satu Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Mempawah.

Kehadiran TPP Kemendesa di Kabupaten Mempawah, khususnya di Desa Pasir Panjang, adalah manifestasi nyata komitmen pemerintah dalam mendorong pembangunan desa dari berbagai sektor. Selain ketahanan pangan, pendampingan juga mencakup aspek lain seperti pembangunan infrastruktur, pengelolaan BUMDes yang profesional, serta inisiatif digitalisasi desa untuk meningkatkan layanan publik dan akses informasi. Dengan sinergi antara TPP dan BUMDes, diharapkan Desa Pasir Panjang dapat terus bertumbuh menjadi desa yang mandiri, sejahtera, dan mampu memenuhi kebutuhan pangannya secara berkelanjutan, sekaligus menjadi contoh bagi desa-desa lainnya di Mempawah.

Penulis: Mas Yoyok

Optimalkan Ketahanan Pangan, TPP Kemendesa Pantau Budidaya Perikanan BUMDes Purun Jaya

Optimalkan Ketahanan Pangan, TPP Kemendesa Pantau Budidaya Perikanan BUMDes Purun Jaya

📅 Senin, 25 Mei 2026 | 📍 Desa Sungai Purun Besar, Kec. Segedong, Mempawah

Tim Pendamping Profesional Kemendesa PDT melakukan monitoring dan evaluasi langsung terhadap unit usaha ketahanan pangan yang dikelola BUMDes Purun Jaya.

Dalam upaya memperkuat kemandirian pangan tingkat desa, Tim Pendamping Profesional (TPP) Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemendesa PDT) melakukan monitoring dan evaluasi langsung terhadap unit usaha ketahanan pangan yang dikelola oleh Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Purun Jaya .

Kegiatan monitoring ini dilangsungkan di area kolam budidaya perikanan yang terletak di Desa Sungai Purun Besar, Kecamatan Segedong, Kabupaten Mempawah, Kalimantan Barat.

Memastikan Dampak Positif Dana Desa

Program ketahanan pangan yang dijalankan oleh BUMDes Purun Jaya merupakan salah satu bentuk realisasi dari pemanfaatan Dana Desa yang diprioritaskan untuk ketahanan pangan nabati dan hewani. Dalam kunjungan tersebut, tim pemantau meninjau langsung infrastruktur kolam terpal semi-permanen yang digunakan untuk budidaya ikan, serta sistem pengairan dan pengelolaan kualitas air.

"Kami ingin memastikan bahwa setiap modal yang dialokasikan ke BUMDes dapat dikelola dengan manajemen yang baik. Budidaya perikanan di Sungai Purun Besar ini memiliki potensi besar untuk menyuplai kebutuhan protein hewani warga lokal sekaligus menjadi sumber pendapatan asli desa (PADes)."

Sinergi Pengelolaan dan Tantangan ke Depan

Dalam peninjauan ini, pengurus BUMDes Purun Jaya bersama perangkat desa turut mendampingi guna berdiskusi mengenai teknis perawatan, manajemen pakan, hingga strategi pemasaran hasil panen. Melalui koordinasi ini, diharapkan kendala lapangan seperti perubahan cuaca dan efisiensi pakan dapat diantisipasi lebih awal.

Dengan adanya pengawasan dan pendampingan yang konsisten dari TPP Kemendesa , BUMDes Purun Jaya optimis dapat menjadikan sektor perikanan ini sebagai pilar utama dalam menjaga stabilitas pangan dan menggerakkan roda perekonomian di Desa Sungai Purun Besar.

Penulis: Mas Yoyok

Perkuat Layanan Dasar: Tim Pembina Kabupaten Mempawah Monitoring Posyandu di Nusapati dan Sei Purun Kecil

Perkuat Layanan Dasar: Tim Pembina Kabupaten Mempawah Monitoring Posyandu di Nusapati dan Sei Purun Kecil

📅 Rabu, 29 April 2026 | 📍 Kec. Sungai Pinyuh, Mempawah

Dalam rangka Hari Posyandu Nasional, Tim Pembina melakukan monitoring di Posyandu Anggur dan Posyandu Sei Purun Kecil.

Dalam upaya memperkuat layanan kesehatan dasar, Tim Pembina Posyandu Kabupaten Mempawah melaksanakan pembinaan dan monitoring di Posyandu Anggur (Desa Nusapati) dan Posyandu Sei Purun Kecil (Desa Sei Purun Kecil) bertepatan dengan peringatan Hari Posyandu Nasional.

Kegiatan ini dihadiri langsung oleh Ketua TP Posyandu Kabupaten Mempawah beserta anggota, didampingi Bidang Pemberdayaan Masyarakat DSPPPAPMPD , TP PKK Kab. Mempawah, serta Koordinator Tenaga Ahli P3MD Kabupaten Mempawah.

Hasil Monitoring Lapangan

Pembinaan dilakukan saat jam buka layanan untuk memastikan sinergi antara kader, bidan desa, tenaga gizi puskesmas, dan Kader Pembangunan Manusia (KPM) berjalan sesuai peran masing-masing.

"Transformasi posyandu menjadi pusat pelayanan berbasis 6 Standar Pelayanan Minimal (SPM) adalah prioritas untuk kesejahteraan masyarakat."

Poin Evaluasi:

• Posyandu Anggur (Nusapati): Apresiasi transformasi menuju 6 SPM, namun diperlukan penguatan pemahaman kader dan perbaikan sarana pencahayaan.
• Posyandu Sei Purun Kecil: Perlu penguatan jumlah kader dan edukasi intensif untuk menangkal isu negatif terkait imunisasi.
• Tindak Lanjut: Mendorong dukungan penuh Pemerintah Desa dalam peningkatan sarana prasarana kesehatan.

Informasi selengkapnya dapat diakses melalui portal resmi DSPPPAPMPD Mempawah: Klik di Sini

Penulis: Mas Yoyok

Transparansi Ekonomi: BUMDesma Galaherang Jaya Gelar MAD Pertanggungjawaban

Transparansi Ekonomi: BUMDesma Galaherang Jaya Gelar MAD Pertanggungjawaban

📅 Selasa, 21 April 2026 | 📍 Desa Antibar, Mempawah Timur

BUMDesma Galaherang Jaya Bersama LKD sukses menyelenggarakan MAD untuk laporan tahun 2025.

Sebagai bentuk perwujudan tata kelola keuangan yang transparan, BUMDesma Galaherang Jaya Bersama LKD menyelenggarakan MAD Laporan Pertanggungjawaban Tahun Buku 2025 serta Penyusunan Program Kerja tahun mendatang di Desa Antibar.

Kegiatan ini dihadiri oleh tokoh-tokoh penting yang memberikan arahan strategis, termasuk Lukman Asbi , Muhamad Nasir , Eliana dan Siti Najiah dari TPP Kabupaten Mempawah yang turut mengawal jalannya diskusi agar program kerja selaras dengan kebutuhan ekonomi masyarakat lokal.

Fokus Utama Kegiatan

Musyawarah ini menekankan pada evaluasi kinerja unit usaha dan penguatan kelembagaan agar BUMDesma menjadi motor penggerak ekonomi kerakyatan di Kabupaten Mempawah.

"Akuntabilitas adalah kunci kepercayaan masyarakat dalam membangun ekonomi desa yang mandiri."

Poin Hasil Musyawarah:

• Evaluasi Laporan 2025: Pemaparan capaian unit usaha dan audit keuangan.
• Program Kerja 2026: Perumusan unit usaha baru untuk penyerapan tenaga kerja.
• Sinergi Instansi: Dukungan teknis dari Dinas Sosial PPPAPMPD Kabupaten Mempawah.

Melalui semangat gotong royong dalam MAD ini, diharapkan BUMDesma semakin solid dan mampu meningkatkan kesejahteraan warga di wilayah Mempawah Timur.

Penulis: Mas Yoyok

Peringati Hari Kartini, Kunjungi Desa Wajok Hulu

Peringati Hari Kartini, Kunjungi Desa Wajok Hulu

📅 21 April 2026 | 📍 Desa Wajok Hulu

Semangat perjuangan R.A. Kartini dalam memperjuangkan emansipasi wanita tercermin di Desa Wajok Hulu.

Dalam rangka memperingati momen bersejarah ini, Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat (TAPM) Kabupaten Mempawah, Ibu Alfisyahar Purnama , melakukan kunjungan kerja ke Desa Wajok Hulu, Kecamatan Jongkat.

Desa Wajok Hulu dikenal unik karena komposisi perangkat desa dan penggerak komunitasnya mayoritas adalah perempuan. Ini bukti nyata "Kartini masa kini" berperan strategis membangun desa.

Inspirasi dari Wajok Hulu

Ibu Alfisyahar memberikan apresiasi tinggi. Menurutnya, dominasi perempuan di sini mencerminkan kualitas kepemimpinan yang telaten dan penuh dedikasi.

"Perempuan di Desa Wajok Hulu bukan sekadar penonton, tapi aktor utama pembangunan." — Ibu Alfisyahar.

Diskusi Pemberdayaan

• Optimalisasi Dana Desa: Transparansi oleh perempuan.
• Kesehatan: Peran ibu-ibu dalam menekan stunting.
• Ekonomi: UMKM lokal perempuan naik kelas.

Sinergi ini diharapkan menjadi contoh bagi desa-desa lain di wilayah Kabupaten Mempawah.

Penulis: Mas Yoyok

TPP Kabupaten Mempawah Ikuti Refreshment Pendamping Desa di Jakarta: “Pegiat Desa, Menguatkan Posisi Pendamping”

TPP Kabupaten Mempawah Ikuti Refreshment Pendamping Desa di Jakarta: “Pegiat Desa, Menguatkan Posisi Pendamping”

22 Juli 2024

Jakarta — TPP Kabupaten Mempawah mengikuti kegiatan Refreshment Pendamping Desa Tahun 2025.

Kegiatan ini mengangkat tema “Pegiat Desa: Menguatkan Posisi Pendamping”, sebagai upaya memperkuat kapasitas dan peran strategis para pendamping desa dalam mengawal pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di tingkat desa. Kegiatan refreshment ini diikuti oleh ratusan peserta dari berbagai daerah di Indonesia, termasuk perwakilan TPP dari Kabupaten Mempawah yang terdiri dari Tenaga Ahli, Pendamping Desa, dan Pendamping Lokal Desa (PD/PLD). Selama kegiatan berlangsung, peserta mendapatkan pembekalan mengenai regulasi terbaru, penguatan kelembagaan pendampingan, serta strategi membangun kolaborasi antara pemerintah pusat, daerah, dan desa. Dalam sambutannya, perwakilan Kemendesa PDT menekankan bahwa pendamping desa merupakan ujung tombak pembangunan desa yang memiliki posisi penting sebagai penggerak partisipasi masyarakat, pengawal tata kelola keuangan desa, dan penguat kapasitas aparatur desa. Melalui kegiatan ini, diharapkan setiap pendamping semakin memahami arah kebijakan pembangunan desa tahun 2025, termasuk integrasi program prioritas nasional dengan agenda pembangunan desa berkelanjutan. Salah satu materi yang menarik perhatian peserta adalah tentang “Pegiat Desa sebagai Agen Perubahan”, yang mendorong para pendamping untuk tidak hanya menjadi pelaksana teknis, tetapi juga menjadi inspirator, fasilitator, dan jembatan komunikasi antara pemerintah dan masyarakat desa. Para narasumber menegaskan pentingnya menjaga integritas, profesionalisme, dan komitmen dalam menjalankan tugas pendampingan. Perwakilan TPP Kabupaten Mempawah menyampaikan bahwa kegiatan ini memberikan semangat baru untuk memperkuat kerja-kerja pendampingan di lapangan. “Kami merasa semakin yakin bahwa peran pendamping tidak bisa digantikan oleh teknologi atau sistem digital. Pendamping adalah pegiat yang hadir, mendengar, dan memahami langsung dinamika masyarakat desa,” ujar salah satu peserta dari Mempawah. Dengan semangat Pegiat Desa, Menguatkan Posisi Pendamping, kegiatan ini diharapkan mampu memperkokoh jejaring kerja antarpendamping di seluruh Indonesia serta meningkatkan sinergi dengan pemerintah desa dalam mewujudkan Desa Tangguh, Maju, dan Mandiri.

TAPM Kabupaten Mempawah Melakukan Koordinasi dengan Kepala Dinas Kabupaten Mempawah Terkait Regulasi Dana Desa

TAPM Kabupaten Mempawah Melakukan Koordinasi dengan Kepala Dinas Kabupaten Mempawah Terkait Regulasi Dana Desa

Koordinasi

Mempawah – TAPM Kabupaten Mempawah menggelar koordinasi bersama Dinas Sosial, PPPA, dan PMD terkait implementasi regulasi Dana Desa 2025.

Pertemuan ini merupakan bagian dari upaya penyamaan persepsi antara pemerintah daerah dengan TAPM dalam memahami dan mengimplementasikan regulasi terbaru terkait pengelolaan Dana Desa tahun 2025, seiring dengan terbitnya beberapa kebijakan baru dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemendesa PDT) serta Kementerian Keuangan. Tujuan Koordinasi Koordinasi ini bertujuan memperkuat pemahaman bersama antara TAPM dan Dinas dalam penerapan regulasi, terutama terkait arah kebijakan prioritas penggunaan Dana Desa, mekanisme perubahan regulasi, serta sinkronisasi antara perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kegiatan pembangunan desa. Dalam pertemuan tersebut, TAPM menekankan pentingnya pendampingan yang berorientasi pada hasil, efisiensi penggunaan anggaran, serta peningkatan kapasitas perangkat desa dalam mengelola Dana Desa secara akuntabel dan transparan. Selain itu, TAPM juga menyampaikan hasil monitoring dan evaluasi di lapangan, termasuk temuan-temuan teknis yang sering muncul dalam proses pelaksanaan kegiatan desa seperti keterlambatan administrasi, kesalahan penganggaran, serta kurangnya sinkronisasi antara dokumen RKPDes, APBDes, dan realisasi kegiatan di lapangan. Semua hal tersebut menjadi bahan diskusi penting dalam mencari solusi bersama agar pelaksanaan Dana Desa di tahun berjalan dapat lebih tertib dan tepat sasaran. Fokus Pembahasan Regulasi Dalam pembahasan regulasi, TAPM bersama pihak Dinas membahas sejumlah poin penting, antara lain: Implementasi Permendesa PDT terbaru tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa tahun 2025, yang menekankan ketahanan pangan, pengentasan kemiskinan ekstrem, dan penguatan BUMDes sebagai prioritas nasional. Kepmendes Nomor 294 Tahun 2025 tentang Petunjuk Teknis Pendampingan Masyarakat Desa yang menjadi acuan kerja TAPM, PD, dan PLD dalam melaksanakan tugas pendampingan. Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, khususnya mengenai penyesuaian struktur APBDes pada tahap perubahan. Ketentuan baru dari Kementerian Keuangan yang mengatur mekanisme penyaluran Dana Desa berbasis kinerja dan ketepatan pelaporan. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Mempawah dalam arahannya menyampaikan bahwa pemerintah daerah sangat mengapresiasi peran TAPM dalam memberikan pendampingan teknis dan administratif kepada desa. Beliau juga menegaskan pentingnya sinergi antara pendamping desa, camat, dan pemerintah kabupaten dalam memastikan seluruh tahapan pelaksanaan Dana Desa sesuai regulasi. Sinergi Pemerintah dan TAPM Sementara itu, Tim Ahli Pemberdayaan Masyarakat menjelaskan bahwa sinergi lintas sektor menjadi kunci keberhasilan pembangunan desa. TAPM siap mendukung Dinas dalam memperkuat tata kelola pemerintahan desa, terutama dalam aspek perencanaan partisipatif, penyusunan dokumen RKPDes dan APBDes, serta evaluasi kinerja pembangunan desa berbasis data. Mereka juga mengusulkan agar diadakan forum koordinasi rutin antara TAPM, Dinas, dan Camat, sehingga setiap kendala di lapangan dapat segera ditindaklanjuti dengan solusi yang cepat dan tepat. Forum semacam ini juga dapat menjadi sarana penyebarluasan informasi regulasi baru kepada seluruh perangkat desa dan pendamping. Hasil Pertemuan dan Rencana Tindak Lanjut Dari hasil koordinasi tersebut, disepakati beberapa langkah tindak lanjut, di antaranya: Penyusunan pedoman teknis daerah yang menyesuaikan regulasi pusat, khususnya mengenai prioritas penggunaan Dana Desa. Peningkatan kapasitas bagi perangkat desa melalui bimbingan teknis dan pelatihan terpadu yang difasilitasi oleh Dinas dan TAPM. Penguatan sistem pelaporan kegiatan pembangunan berbasis digital agar lebih cepat, akurat, dan mudah diawasi. Pembentukan tim kecil yang akan memantau implementasi regulasi di setiap kecamatan dan melaporkan perkembangannya secara berkala. Dalam suasana rapat yang hangat dan penuh semangat kebersamaan tersebut, seluruh peserta menegaskan komitmennya untuk terus bekerja sama demi kemajuan desa-desa di Kabupaten Mempawah. Penutup Melalui koordinasi ini, diharapkan seluruh pihak dapat bergerak seirama dalam melaksanakan kebijakan pembangunan desa yang efektif, transparan, dan berkeadilan. TAPM Kabupaten Mempawah bersama Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa akan terus berperan aktif dalam memastikan bahwa regulasi Dana Desa dapat diterapkan secara konsisten, sehingga manfaatnya benar-benar dirasakan oleh masyarakat di tingkat akar rumput.

Sosialisasi Indeks Desa 2025: Membangun Desa dengan Data

Sosialisasi Indeks Desa 2025: Membangun Desa dengan Data

7 Mei 2025 • Sosialisasi

Indeks Desa bukan sekadar angka—ia adalah kompas untuk melihat sejauh mana pelayanan dasar telah hadir di setiap dusun.

Ruang pertemuan di Rumah Budaya Melayu Mempawah dipenuhi perangkat desa, operator, dan pendamping. Narasumber membuka sesi dengan pertanyaan sederhana: “Apakah data yang kita laporkan hari ini bisa dipertanggungjawabkan di hadapan warga?” Pertanyaan itu menjadi benang merah sepanjang acara. Materi pertama menelusuri perubahan indikator—dari akses air minum hingga keberadaan BUMDes aktif. Peserta diajak memeriksa contoh formulir, memetakan sumber data, dan memahami konsekuensi bila ada ketidaksesuaian. Sesi praktik langsung menjadi bagian paling hidup. Peserta diminta mengisi satu indikator lengkap, menyertakan bukti foto dan titik koordinat. Tim verifikator memeriksa secara acak untuk menunjukkan bagaimana sistem membaca konsistensi antar-indikator. Salah satu desa yang semula mengklaim cakupan sanitasi 90% akhirnya mengoreksi menjadi 72% setelah bukti foto diverifikasi—kejujuran yang diapresiasi, karena dari situlah perbaikan dimulai. Kesadaran pun tumbuh: data akurat akan memandu program tepat sasaran, bukan sekadar menghias laporan. Di penghujung acara, moderator merangkum tiga pokok komitmen: (1) pengumpulan data dilakukan oleh tim desa yang memahami konteks lokal; (2) pendamping berperan sebagai penguat metodologi dan penjaga integritas; (3) hasil indeks dipakai kembali saat menyusun RKPDes agar ada kesinambungan antara data dan anggaran. “Membangun Desa dengan Data, bukan dengan Duga,” menjadi tagline yang menggema ketika para peserta berfoto bersama, membawa pulang semangat baru untuk kerja data yang rapi dan transparan.

Pendamping Desa Kabupaten Mempawah Berikan Arahan Sosialisasi Indeks Desa 2025 kepada 60 Desa

Pendamping Desa Kabupaten Mempawah Berikan Arahan Sosialisasi Indeks Desa 2025 kepada 60 Desa

2025 • Rapat Koordinasi

Puluhan aparatur desa berkumpul untuk memastikan capaian Indeks Desa Tahun 2025.

Kegiatan sosialisasi tersebut berlangsung secara terkoordinasi melalui forum tatap muka dan pendampingan teknis langsung oleh Pendamping Desa, Pendamping Lokal Desa, dan Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Mempawah, di bawah pembinaan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DSP3APMPD) Kabupaten Mempawah. Dalam arahannya, para pendamping menekankan bahwa Indeks Desa 2025 (ID 2025) merupakan instrumen strategis yang akan menjadi dasar penentuan arah kebijakan pembangunan desa. Melalui indeks ini, setiap desa dapat memetakan posisi perkembangan desa berdasarkan tiga dimensi utama: Indeks Ketahanan Sosial, Indeks Ketahanan Ekonomi, dan Indeks Ketahanan Ekologi atau Lingkungan. “Pendamping desa tidak hanya membantu pengisian data, tetapi memastikan bahwa setiap angka yang dimasukkan mencerminkan kondisi nyata masyarakat. Data yang valid akan menentukan klasifikasi desa, mulai dari desa sangat tertinggal hingga desa mandiri,” ujar salah satu pendamping kabupaten dalam sambutannya. Selain penjelasan mengenai indikator teknis dan sistem penginputan data, kegiatan ini juga membahas mekanisme verifikasi lapangan, koordinasi lintas sektor, serta strategi peningkatan status desa melalui perencanaan pembangunan berbasis data Indeks Desa. Pendamping desa di setiap kecamatan diharapkan dapat berperan aktif mendampingi operator desa dalam proses verifikasi data, validasi, hingga publikasi hasil akhir melalui aplikasi resmi Kementerian Desa PDT. Para peserta yang hadir terdiri dari Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kader Pembangunan Manusia (KPM), dan Operator IDM. Mereka mendapatkan penjelasan mendalam mengenai perubahan regulasi dan pembaruan variabel pada Indeks Desa 2025, termasuk integrasinya dengan Sustainable Development Goals (SDGs) Desa, serta kebijakan baru dalam Permendesa PDT Nomor 3 Tahun 2025 yang menekankan pentingnya pembangunan desa berbasis ketahanan pangan dan ekonomi lokal. “Kami berharap dengan adanya sosialisasi ini, setiap desa di Kabupaten Mempawah mampu meningkatkan kualitas data dan menyiapkan rencana pembangunan yang lebih presisi. Target kita, pada tahun 2025 nanti, jumlah desa mandiri dan maju di Mempawah bisa terus bertambah,” ungkap salah satu Tenaga Ahli Kabupaten. Kegiatan ini juga menjadi ajang konsolidasi antara TPP dan pemerintah desa untuk meneguhkan komitmen bersama dalam mendukung transformasi digital dan data desa terpadu. Dalam sesi akhir, para pendamping memberikan panduan teknis penginputan indikator melalui Aplikasi Indeks Desa 2025 serta menampilkan contoh simulasi perhitungan skor menggunakan data dummy agar operator desa lebih mudah memahami prosesnya. Melalui sosialisasi dan arahan tersebut, diharapkan seluruh desa di Kabupaten Mempawah dapat meningkatkan kapasitas aparatur desa, memperkuat kolaborasi antar pihak, dan mempercepat capaian target pembangunan desa berkelanjutan. TPP Kabupaten Mempawah berkomitmen untuk terus mendampingi desa dalam setiap tahapan pelaksanaan hingga evaluasi akhir Indeks Desa 2025.

TAPM Kabupaten Mempawah Laksanakan Verifikasi Data Indeks Desa 2025 Bersama Kadis dan Jajarannya

TAPM Kabupaten Mempawah Laksanakan Verifikasi Data Indeks Desa 2025 Bersama Kadis dan Jajarannya

2025 • Verifikasi

Verifikasi bersama Dinsos P3APMD memastikan data Indeks Desa selaras dengan kondisi riil lapangan.

Kegiatan verifikasi ini bertujuan untuk memastikan keakuratan data hasil penginputan Indeks Desa (ID) tahun anggaran 2025 yang telah dikumpulkan dari 60 desa di seluruh wilayah Kabupaten Mempawah. Proses verifikasi melibatkan kolaborasi antara TAPM Kabupaten, pendamping desa dari setiap kecamatan, serta tim teknis dari dinas terkait untuk memastikan kesesuaian data dengan kondisi riil di lapangan. Dalam arahannya, Kepala Dinas Sosial P3APMD Kabupaten Mempawah menekankan pentingnya validitas dan objektivitas dalam pengolahan data indeks desa. Data ini menjadi dasar dalam menetapkan status perkembangan desa, yaitu Desa Mandiri, Maju, Berkembang, Tertinggal, dan Sangat Tertinggal, yang selanjutnya berpengaruh terhadap perencanaan program pembangunan desa dan penyaluran dana desa tahun 2025. Perwakilan TAPM Kabupaten Mempawah juga menyampaikan bahwa proses verifikasi ini tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga analitis—mengevaluasi indikator-indikator pembangunan desa seperti ketahanan sosial, ekonomi, dan lingkungan. Dengan demikian, hasil verifikasi akan menjadi bahan evaluasi kebijakan dan perencanaan pembangunan yang lebih terarah. Kegiatan berlangsung dengan penuh semangat dan sinergi antara TAPM, jajaran dinas, serta para pendamping desa. Diharapkan melalui kegiatan ini, seluruh desa di Kabupaten Mempawah dapat memperoleh hasil indeks yang akurat dan menjadi cerminan kemajuan pembangunan desa menuju Mempawah Maju, Mandiri, dan Berkelanjutan.

Air Mata Bahagia Bu Ita Susanti, Penerima BLT Dana Desa dari Desa Kuala Secapah

Air Mata Bahagia Bu Ita Susanti, Penerima BLT Dana Desa dari Desa Kuala Secapah

16 Oktober 2025 • Bansos

Kisah penerima BLT DD yang menyentuh hati—bantuan sebagai napas harapan di tengah beban hidup. Hari itu, ia menerima kabar bahwa namanya termasuk dalam daftar 42 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT DD) Tahun Anggaran 2025.

Dengan suara bergetar, Bu Ita bercerita tentang bagaimana ia berusaha keras bertahan hidup di tengah kondisi ekonomi yang sulit. Bantuan yang diterimanya dari Dana Desa menjadi secercah harapan baru di tengah beban yang kian berat. “Saya benar-benar bersyukur… bantuan ini sangat berarti. Bisa untuk beli beras, bayar listrik, dan kebutuhan anak-anak. Terima kasih kepada pemerintah desa dan semua yang sudah peduli,” ucap Bu Ita sambil mengusap air mata. Bagi sebagian orang, angka bantuan mungkin tampak kecil. Namun bagi Bu Ita, bantuan itu adalah nafas kehidupan — tanda bahwa pemerintah desa hadir di saat rakyat membutuhkan. Pendamping Desa Kecamatan Mempawah Hilir menjelaskan bahwa penyaluran BLT Dana Desa dilakukan dengan penuh kehati-hatian agar benar-benar sampai kepada warga yang paling membutuhkan. Kunjungan lapangan ini bukan sekadar formalitas, tetapi juga wujud kasih dan kepedulian terhadap sesama. “Kami datang bukan hanya untuk menyerahkan bantuan, tapi juga untuk mendengarkan. Setiap cerita warga adalah cermin perjuangan yang menguatkan semangat kami dalam mendampingi desa,” ujar salah satu pendamping dengan mata berkaca-kaca. Program BLT Dana Desa Tahun 2025 di Desa Kuala Secapah menyalurkan bantuan kepada 42 keluarga penerima manfaat. Semua dipilih melalui musyawarah desa agar tepat sasaran, transparan, dan membawa manfaat nyata bagi masyarakat. Kisah Bu Ita Susanti menjadi pengingat bagi kita semua bahwa Dana Desa bukan hanya tentang angka dan laporan, tetapi tentang kehidupan, harapan, dan cinta kemanusiaan yang tumbuh di setiap rumah sederhana di pelosok negeri.

PELAKSANAAN SOSIALISASI PENDATAAN INDEKS DESA BAGI TPP TAHUN 2025 DIHARAPKAN DAPAT MEMBERIKAN KONTRIBUSI YANG SIGNIFIKAN DALAM PERKEMBANGAN DESA

PELAKSANAAN SOSIALISASI PENDATAAN INDEKS DESA BAGI TPP TAHUN 2025 DIHARAPKAN DAPAT MEMBERIKAN KONTRIBUSI YANG SIGNIFIKAN DALAM PERKEMBANGAN DESA

15 April 2025

Mempawah - Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dinas Sosial, PPPA, PMPD Kabupaten Mempawah, melaksanakan Sosialisasi Pendataan Indeks Desa Bagi Tenaga Pendamping Profesional Tahun 2025 bertempat di Aula Dinas Sosial, PPPA, PMPD Kab. Mempawah.

Pelaksanaan sosialisasi ini merupakan langkah penting dalam upaya penyediaan data yang akurat dan komprehensif terkait perkembangan desa serta bertujuan agar data yang terkumpul akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Data yang valid dan terpercaya menjadi dasar perencanaan pembangunan desa yang efektif dan berkelanjutan, serta desa tidak lagi sebagai obyek pembangunan tetapi yang menentukan arah pembangunan sesuai dengan karakter masing-masing. Dalam kurun waktu 10 tahun terakhir pembangunan desa akan mengalami kemajuan yang signifikan dan mencerminkan keberhasilan dari berbagai bidang serta peningkatan kapasitas dalam pengelolaan pembangunan secara mandiri dan berkelanjutan. Untuk itu, pendataan indeks desa membantu dalam menentukan arah kebijakan yang terarah dan tepat sasaran. Kepala Dinas Sosial, PPPA, PMPD Kabupaten Mempawah mengatakan pendataan indeks desa merupakan salah satu cara atau metode dalam penghitungan indeks tunggal dalam mengukur capaian serta peningkatan pembangunan desa. Selain itu, bertujuan untuk mengidentifikasi status perkembangan desa dalam menyediakan data basis. Pendataan indeks desa untuk menganalisis perkembangan desa didasari oleh 6 dimensi, 13 sub dimensi dan 48 indikator, 6 dimensi itu adalah: 1. Dimensi Layanan Dasar yang terdiri dari pendidikan, kesehatan dan air minum. 2. Dimensi Sosial yang terdiri dari Aktivitas Budaya dan Fasilitas Masyarakat 3. Dimensi Ekonomi yang terdiri dari produksi desa dan fasilitas pendukung ekonomi 4. Dimensi Lingkungan yang terdiri dari pengelolaan lingkungan dan penanggulangan bencana 5. Dimensi Aksesibilitas yang terdiri dari kondisi akses jalan dan kemudahan akses 6. Dimensi Tata Kelola Pemerintahan Desa yang terdiri dari kelembagaan dan pelayanan desa serta tata kelola keuangan desa. Adapun klasifikasi status desa setelah dilaksanakan pendataan terdiri dari: 1. Mandiri dengan nilai indeks 79,63% - 100% 2. Maju dengan nilai indeks 69,35% - 79,62% 3. Berkembangan dengan nilai indeks 57,39% - 69,34% 4. Tertinggal dengan nilai indeks 49,49% - 57,34% 5. Sangat tertinggal dengan nilai indeks 0% - 49,48% Pada tahun 2025, pelaksanaan pendataan ini dilakukan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal. Pelaksanaan pendataan indeks desa memiliki jadwal terperinci sebagai berikut : a. Sosialisasi dilaksanakan pada Minggu ketiga sampai keempat bulan maret 2025 b. Pelaksanaan Teknis seperti pengumpulan, penginputan, perbaikan serta pengiriman data dilaksanakan pada minggu pertama hingga kedua bulan april 2025 c. Pengunggahan hasil pendataan indeks desa dilaksanakan pada minggu ketiga hingga keempat bulan april 2025 d. Musyawarah desa dilaksanakan pada minggu ketiga sampai keempat bulan april 2025 dengan agenda pengesehan data yang tertuang dalam Berita Acara. e. Laporan Hasil Pendataan Indeks Desa di Desa disampaikan pada Minggu ketiga dan keempat bulan april 2025 Pelaksanaan pendataan indeks desa tahun 2025 diharapkan dapat memberikan kontribusi yang siginifikan dalam pengembangan desa yang lebih baik, Dengan skema yang jelas dan terarah, diharapkan masing-masing desa dapat menghadirkan data yang akurat, tepat dan komprehensif. Selain itu, melalui upaya ini juga pemerintah dapat mengambil langkah yang strategis dalam menanggulangi permasalahan yang dihadapi setiap desa dan dapat memaksimalkan potensi yang ada untuk meningkatkan kulitas hidup masyarakat desa.

BUMDes 'Talino Makmur' Toho Ilir Resmi Terbentuk, Siap Menjadi Pilar Ekonomi Desa

BUMDes 'Talino Makmur' Toho Ilir Resmi Terbentuk, Siap Menjadi Pilar Ekonomi Desa

TOHO ILIR, 5 Februari 2026

Desa Toho Ilir resmi menapaki babak baru dalam upaya kemandirian ekonomi.

Melalui musyawarah desa yang berjalan khidmat dan lancar pada Kamis ini, Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Talino Makmur telah dibentuk. Kehadiran lembaga ekonomi ini disambut antusias sebagai wadah profesional untuk mengelola potensi lokal demi kesejahteraan seluruh masyarakat desa.

Struktur Kepengurusan yang Solid

Pembentukan BUMDes Talino Makmur melahirkan struktur kepengurusan inti yang dipercayakan kepada individu-individu yang berkomitmen tinggi. Jajaran pengurus ini diharapkan mampu membawa semangat inovasi dan transparansi dalam menjalankan roda organisasi. Berikut adalah susunan pengurus BUMDes Talino Makmur:

• Direktur / Ketua: Korintus
• Sekretaris: Ezra Riswandi
• Bendahara: Jener Eskarianto

Visi Transformasi Ekonomi Lokal

Di bawah kepemimpinan Korintus dan tim, BUMDes Talino Makmur telah merumuskan langkah-langkah strategis awal untuk memastikan tata kelola yang akuntabel sejak hari pertama. Fokus utama pengurus saat ini meliputi pemetaan potensi desa, penyusunan sistem akuntansi yang transparan, serta penguatan kolaborasi dengan warga untuk pengembangan unit usaha produktif.

Harapan Pemerintah Desa

Kepala Desa Toho Ilir, Mui Huat, menyampaikan rasa optimisme yang tinggi atas terbentuknya kepengurusan ini dalam pertemuan tersebut.

"Hari ini, 5 Februari 2026, adalah tonggak sejarah bagi Toho Ilir. Dengan terbentuknya BUMDes Talino Makmur, kita memiliki mesin ekonomi resmi. Saya percaya Pak Korintus, Pak Ezra, dan Pak Jener mampu mengemban amanah ini dengan integritas tinggi untuk membawa kemakmuran bagi kita semua," ungkap Mui Huat.

Misi Kesejahteraan Bersama

Pembentukan BUMDes ini diproyeksikan tidak hanya untuk mengejar keuntungan semata, tetapi juga untuk menciptakan lapangan kerja lokal dan meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes). Dengan sinergi antara jajaran pengurus, dukungan penuh dari Kepala Desa Mui Huat, serta partisipasi aktif warga, BUMDes Talino Makmur optimis dapat menjadi motor penggerak ekonomi yang tangguh di wilayah Toho Ilir.